VIII.      PETITUM

Berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini , untuk memberikan Putusan sebagai berikut :

A.         DALAM PERMOHONAN PENUNDAAN  :

1.         Mengabulkan Permohonan  Penundaan yang diajukan oleh Penggugat ;

2.         Memerintahkan Tergugat Atau  pihak Terkait  untuk menunda  pelaksanaan

              Keputusan  berupa Sertifikat Hak Pakai No.63   Surat ukur Tgl. 02 Agustus 2022,

              No.2862/2022, ( disebut objek sengketa), sampai adanya putusan pengadilan yang

              mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht);

B.         DALAM POKOK SENGKETA:

1.         Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

2.         Menyatakan batal atau tidak sah      Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota

             Langsa ( Tergugat) berupa Sertifikat Hak Pakai No.63   Surat ukur Tgl. 02 Agustus

             2022, No.2862/2022   ( disebut objek sengketa);

3.         Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Sertifikat Hak Pakai No.63   Surat ukur Tgl.

             02 Agustus 2022, No.2862/2022 ;

4.         Membebankan biaya perkara menurut ketentuan hukum;

5.         Atau bila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;