Sistem Informasi Penelusuran Perkara
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BANDA ACEH
INFORMASI DETAIL PERKARA



Nomor Perkara Penggugat Tergugat Status Perkara
17/G/2024/PTUN.BNA A. Mulyagusdin Pj. Gubernur provinsi Aceh Persidangan
Tanggal Pendaftaran Selasa, 28 Mei 2024
Klasifikasi Perkara Lain-Lain
Nomor Perkara 17/G/2024/PTUN.BNA
Tanggal Surat Selasa, 21 Mei 2024
Nomor Surat
Penggugat
NoNama
1A. Mulyagusdin
Kuasa Hukum Penggugat
NoNamaNama Pihak
1SUTRISNO BUDI, S.H., M.H.A. Mulyagusdin
2Sukriyanto,S.H.,M.HA. Mulyagusdin
Tergugat
NoNama
1Pj. Gubernur provinsi Aceh
Kuasa Hukum Tergugat
NoNamaNama Pihak
1Imran Mahfudi, SH. MHPj. Gubernur provinsi Aceh
2Azfili Ishak, S.H.Pj. Gubernur provinsi Aceh
3Bahrul Ulum, S.H., M.H., CLA., CM., CPCLEPj. Gubernur provinsi Aceh
4Azwardi, AP., M.SiPj. Gubernur provinsi Aceh
5Dr. Sulaiman, S.H., M.HumPj. Gubernur provinsi Aceh
Gugatan

DALAM PROVISI ;

 

  • Menyatakan tuntutan Provisi penggugat diterima ;-----------------------------

 

  • Menyatakan SURAT KEPUTUSAN NOMOR : 500/3853 TENTANG PEMBERHENTIAN DIREKTUR  UTAMA PT.  PEMA SEBELUM  PERIODE MASA JABATAN BERAKHIR TANGGAL 18 APRIL 2024 untuk ditangguhkan terlebih dahulu pelaksanaannya sampai dengan mendapat keputusan hukum tetap perkara a quo, dan mengembalikan kedudukan penggugat pada jabatan sebagai Direktur Utama PT. Pembangunan Aceh (PERSERODA) ;-------------------------------

 

DALAM POKOK PERKARA ;

 

  1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya ;----------------------
  2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan SURAT KEPUTUSAN NOMOR : 500/3853 TENTANG PEMBERHENTIAN DIREKTUR UTAMA PT PEMA SEBELUM  PERIODE MASA JABATAN BERAKHIR TANGGAL 18 APRIL 2024  ;-------------------------------------------
  3. Mewajibkan tergugat untuk mencabut Keputusan SURAT KEPUTUSAN NOMOR : 500/3853 TENTANG PEMBERHENTIAN DIREKTUR UTAMA PT PEMA SEBELUM  PERIODE MASA JABATAN BERAKHIR TANGGAL 18 APRIL 2024   ;------------------------------------------
  4. Menghukum tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;-------------------------------------------------------------------------
  5. Apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).
Pihak Dipublikasikan Ya
Prodeo Tidak